Politik Etis adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa
Pidato pembukaan parlemen Belanda oleh Ratu Wilhelmina (yang saat itu baru naik tahta) pada 17 September 1901. Isinya menyatakan bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi (een eerschuld) terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Panggilan moral itu dituangkan ke dalam kebijakan politik etis yang terangkum dalam program Trias Politika yang meliputi:
1. Irigasi (Pengairan), yakni membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian
2. Emigrasi yakni mengajak penduduk untuk transmigrasi
3. Edukasi, yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan
1. Irigasi : Pengairan hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda. Sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi
2. Edukasi : Pendidikan ditujukan untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah. terjadi diskriminasi karena pendidikan hanya diperuntukkan kepada anak-anak oegawai negeri dan orang-orang yang mampu
3. Emigrasi : Migrasi ke daerah luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan-perkebunan milik Belanda. hal ini karena adanya permintaan yang besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan seperti di Sumatera Utara khususnya di Deli, Suriname, dan lain-lain.
PNS dari golongan pribumi hanya dimanfaatkan sehingga Belanda masih mendominasi
Hanya sebagian kaum pribumi yang mendapatkan keuntungan dan kedudukan yang baik
Sejak pelaksanaan sistem ekonomi liberal Belanda mendapatkan keuntungan yang besar, sedangkan rakyat pribumi tetap rendah
1. Sistem tanam paksa menimbulkan penderitaan bagi rakyat Indonesia
2. Sistem ekonomi liberal tidak memperbaiki perekonomian rakyat
3. Belanda melakukan penekanan dan penindasan terhdap rakyat Indonesia
4. Rakyat kehilangan tanahnya
5. Kritik dari kaum intelektual
1. Pieter Brooshooft (Wartawan koran De Locomotife)
2. C. Th. Van Deventer (Seorang politikus)
Pendidikan
Dalam pengembangan dan perluasan dunia pendididkan dan pengajaran di Hindia Belanda. Salah satu orang dari kelompok etis yang sangat berjasa dalam hal ini adalah Mr. J. H. Abendanon (1852-1925) yang merupakan Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan dari tahun 1900 sampai dengan 1905.
Sejak tahun 1900 mulai berdiri sekolah-sekolah, baik untuk kaum priyayi maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah.
Politik
Terjadinya desentrallisasi atau otonomi bagi bangsa Indonesia, namun pada intinya tetap saja golongan penguasa tetap kuat dalam arti intervensi
Ekonomi
Muncul sistem kapitalisme modern, politik loberal dan pasar bebas yang membuat persingan dagang semakin kuat. Dan juga lahirnya perusahaan swasta asing di Indonesia