UU HPP-PPN PPnBM

Mer av detta

Nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

av ARI WICAKSONO

UU HPP "Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN PPnBM)"

av Narulita Al Kholifina Istiyadah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)

av harris sudirman

pmk

av marlev agharin

UU HPP-PPN PPnBM

BAB VIII Ketentuan Peralihan

Pasal 21

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1984

Pasal 20

Undang-Undang ini dapat disebut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

BAB VII Ketentuan Peralihan

Pasal 18

Semua penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan sebelum UU ini berlaku, tetap terutang pajak menurut UU Pajak Penjualan 1951 dan selama peraturan perundang-undangan belum dikeluarkan, maka peraturan pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan UU ini masih berlaku

BAB VI Ketentuan Lain-Lain

Pasal 17

Hal-hal yang menyangkut pengertian dan tata cara pemungutan berkenaan dengan pelaksanaan UndangUndang ini, yang secara khusus belum diatur dalam Undang-Undang ini, berlaku ketentuan dalam Undangundang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB VB Pendelegasian Kewenangan

Pasal 16G

Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain diberlakukan untuk menjamin kepastian hukum dalam hal Harga Jual, Nilai Penggantian, Nilai Impor, dan Nilai Ekspor sebagai Dasar Pengenaan Pajak sukar ditetapkan

BAB VA Ketentuan Khusus

Pasal 16F

Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar

Pasal 16E

Ketentuan Tata cara Permintaan dan pengakuan kembali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan menunjukkan dokumen yang mendukung

Pasal 16D

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan

Pasal 16C

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan KemenKeu

Pasal 16B

Pemungutan Pajak, Tujuan pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau di bebaskan diberikan terbatas

Pasal 16A

Tata Cara pemungutan, pelaporan, dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh pemungut pajak pertambahan nilai

BAB V Saat dan Tempat Terutang dan Laporan Perhitungan Pajak

Pasal 15A

Penyetoran PPN oleh pengusaha PKP paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak begitupun dengan SPT masa PPN

Pasal 14

Orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat Faktur Pajak

Pasal 13

Penggunaan dan ketentuan faktur pajak

Pasal 12

Tempat terutang pajak PKP orang pribadi berada di tempat tinggal dan kegiatan usaha sedangkan PKPbadan berada di tempat kedudukan dan kegiatan usaha

Pasal 11

dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran (DJP dapat memutuskan)

AB IIA Kewajiban Melaporkan Usaha dan Kewajiban Memungut, Menyetor, dan Melaporkan

Pasal 3A

Kewajiban Melaporkan usaha dan kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan yang terutang adalah bagi pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di daerah Pabean. Pengusaha Kecil dapat memilih dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan wajib melaksanakan ketentuan atau kewajiban Melaporkan usaha, memungut, menyetor dan melaporkan pajak

BAB II Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Pasal 3

Dihapus, ketentuan pasal 3 yang mengatur tentang pengukuhan pengusaha kena pajak dihapus dan dipindahkan ke dalam UU Nomor 9 Tahun 1994 tentang KUP

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 2

Hubungan istimewa yang berpengaruh pada harga jual, maka harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak itu dilakukan

Pasal 1A

Hal-hal yang termasuk dan tidak termasuk dalam Penyerahan Barang Kena Pajak

Pasal 1

Pengertian dan teori umum tentang Daerah pabean, Barang kena pajak, Jasa perpajakan, Ekspor Impor, perdagangan, Dasar Pengenaan Pajak, Harga jual, dan lain sebagainya tentang perpajakan dalam hal perdagangaan

BAB IV Tarif Pajak dan Cara Menghitung Pajak

Pasal 1O

Perhitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dihitung dengan mengalihkan tarif, pajak yang sudah dibayar pada waktu perolehan atau impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tiak dapat dikreditkan dengan PPN maupun PPnBM yang dipungut berdasarkan Undang-Undang

Pasal 9A

Tarif Pajak Pertambahan Nilai tertentu bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan hal-hal tertentu untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan serta rasa keadilan

Pasal 9

Pajak masukan dalam satu masa pajak dikreditkan dengan pajak dalam masa pajak yang sama, selisih pajak merupakan PPN yang harus disetorkan oleh PKP, jika terjadi kelebihan pajak masukan dapat dikembalikan kepada PKP, dengan pemeriksaan yang dilakukan DJP lalu diserahkan sesuai ketentuan umum yang berlaku, Pembubaran PKP dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun masa pajak pengkreditan pertama kali pajak masukan, lalu PKP membayar pengkreditan pajak masukan jika melebihi batas waktu akan dikenakan sanksi administrasi

Pasal 8A

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dihitung dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor dan nilai ekspor, atau nilai lain

Pasal 8

Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah paling rendah 10% dan paling tinggi 200%

Pasal 7

Tarif Pajak Pertambahan nilai paling rendah 5% dan paling tinggi 15%

BAB III Objek Pajak

Pasal 5A

Ketentuan mengenai tata cara pembatalan, pengurangan atau pengembalian Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak

Pasal 5

Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan hanya 1 kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh PKP

Pasal 4A

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Penghasilan :makanan minuman di hotel, uang dan emas batangan untuk cadangan devisa dan jasa yang yang tidak dikenai Pajak Penghasilan : jasa kesenian, perhotelan, dll

Pasal 4

Objek Pajak Penghasilan, PPN dikenakan atas hal-hal tertentu, Ketentuan mengenai batasan kegiatan dan jenis Jasa Kena Pajak yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai